POSE KALTENG, Palangka Raya – Pemerintah memperkuat penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Karhutla Tahun 2026, Selasa, 15 September 2026.
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago serta diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Bareskrim Polri, Kepala Daerah, dan Forkopimda dari sejumlah Provinsi terdampak Karhutla.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H.Agustiar Sabran mengikuti Rakor tersebut secara daring melalui Zoom Meeting dari Istana Isen Mulang Palangka Raya bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan.
Baca Juga
Rakor membahas perkembangan penanganan Karhutla melalui paparan Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan Kepala Bareskrim Polri. Rakor juga menegaskan pentingnya satu persepsi, satu data, dan satu langkah penanganan agar upaya pengendalian Karhutla berjalan terarah dan efektif.
Hingga 15 September 2026, Karhutla masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan sebaran yang beragam. Tercatat sekitar 704,38 hektare lahan masih memerlukan pemadaman. Khusus di Kalteng, penanganan Karhutla mendapat dukungan Pemerintah Pusat berupa armada, peralatan, personel, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, dan penguatan koordinasi lintas sektor. BNPB telah melaksanakan OMC dalam 5 periode sejak Juni hingga September 2026 dan patroli udara serta mendukung pemadaman dengan 5 helikopter water bombing.
Dismaping itu, perhatian Pemerintah Pusat juga ditunjukkan melalui kunjungan sejumlah pimpinan negara ke Kalteng, termasuk Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 22 Agustus 2026 dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Kamis, 10 September 2026 dalam rangka meninjau langsung kondisi dan penanganan Karhutla di Kota Palangka Raya.
Di tingkat daerah, Kalteng memiliki potensi 10.700 personel yang melibatkan TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Perangkat Daerah, relawan, dan unsur lainnya. Rakor menekankan pemadaman secara masif dengan mengutamakan kekuatan Satgas Darat yang didukung operasi udara sesuai kebutuhan. Penguatan penanganan di darat diharapkan dapat mempercepat pemadaman sekaligus mengoptimalkan dukungan operasi udara.
BMKG memprediksi hujan mulai turun pada awal November 2026. Hingga saat itu, seluruh upaya pencegahan dan penanganan Karhutla harus terus diperkuat. Gubernur Kalteng bersama Forkopimda dan seluruh Perangkat Daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengendalian Karhutla. Kalteng juga berkomitmen untuk terus bergerak cepat, bertindak tepat, dan bekerja terpadu dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman Karhutla dan kabut asap. (Tim)
