POSE KALTENG, Lamandau – Bupati Kabupaten Lamandau, Rizky Aditya Putra, SE., MM dorong percepatan kesejahteraan masyarakat tidak melalui sektor tambang. Hal tersebut dikatakannya saat dikonfirmasi Pose Kalteng melalui WhatsApp.

Rizky mengungkapkan, Kabupaten Lamandau tercatat sebagai daerah dengan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa sektor pertambangan tidak selalu menjadi penentu utama kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
Rendahnya penerimaan DBH tambang di Lamandau justru berbanding terbalik dengan capaian sosial ekonominya. Berdasarkan data terbaru, Lamandau tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah. Fakta ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan daerah, tambahnya.



Baca Juga












Bupati Lamandau, Rizky Aditya juga menegaskan bahwa sejak awal pemerintah daerah tidak menjadikan pertambangan sebagai satu-satunya tumpuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan, serta optimalisasi sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
“Pembangunan di Lamandau kami arahkan agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Yang terpenting bukan seberapa besar sektor tertentu menyumbang pendapatan, tetapi bagaimana manfaat pembangunan bisa dirasakan secara langsung dan merata,” umgkapnya.
Saat ini, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui sektor non-tambang, seperti pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Meskipun penerimaan DBH tambang yang rendah namun capaian kesejahteraan yang relatif baik, Lamandau dinilai mampu menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak harus bertumpu pada sektor ekstraktif. Pendekatan pembangunan yang terarah, inklusif, dan berpihak pada masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan daerah. (Tim)






















































































































































