POSE KALTENG, Palangka Raya – Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Dr.H.Eddy Raya Samsuri hadiri WorkShop Kemitraan Menyelaraskan CSR Bank Kalteng Utk Optimalisasi Program Daerah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Bank Kalteng di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono, nomor 1, Palangka Raya, Rabu, 22 Juli 2026.
Bupati Barsel berharap bahwa dengan workshop ini nantinya akan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi, tata kelola, serta implementasi CSR yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Semoga dengan workshop ini akan timbul berbagai gagasan, rekomendasi, serta langkah-langkah konkret yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR PT Bank Kalteng yang semakin efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah khususnya di daerah Kabupaten Barito Selatan,” pungkas H.Eddy Raya Samsuri.
Baca Juga
Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Linae Victoria Aden dengan tema, “Menyelaraskan CSR Bank Kalteng untuk Optimalisasi Program Daerah Tahun 2026”.
Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Workshop Kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalteng yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026 dan salah satu keputusan yang diambil adalah kebijakan tentang pembagian atau penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CRS).
Dalam kesempatan tersebut, diputuskan bahwa dana atau anggaran CSR akan diberikan kepada masing-masing pihak, yaitu Bank Kalteng sebagai Identitas Perusahaan dan pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang ada di Kalteng.
Kegiatan ini dinilai sangat penting karena CSR bukan hanya bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat, melainkan juga merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, tetapi juga diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Dalam konteks tersebut, program CSR memiliki peran strategis sebagai instrumen yang mampu mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga penguatan infrastruktur sosial,” tambahnya.
Tema yang diangkat pada workshop ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini dan keselarasan antara program CSR dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan sinergi yang lebih kuat, menghindari tumpang tindih program, serta memastikan setiap sumber daya yang dialokasikan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Tim)
