POSE KALTENG, Jakarta – Komitmen peningkatan kualitas aparatur kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bupati Heriyus menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Rakornas tahun ini kembali menjadi ajang pertemuan strategis bagi para kepala daerah dan pengambil kebijakan kepegawaian dari seluruh Indonesia.
Forum ini membahas penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah dinamika kebutuhan pelayanan publik.
Baca Juga
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam pemaparannya menekankan pentingnya manajemen ASN berbasis data dan talenta. Menurutnya, tata kelola SDM pemerintah harus semakin lincah dan adaptif untuk menghadapi tantangan sektor pangan, sosial, dan percepatan transformasi digital.
Selain menggarisbawahi reformasi birokrasi, Zudan juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan daerah. Ia menyebut mobilitas talenta ASN menjadi bagian dari agenda percepatan pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu memastikan kebijakan kepegawaian bergerak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” ujarnya dalam forum tersebut.
Kehadiran Heriyus menunjukkan komitmen bahwa Murung Raya turut mengambil bagian dalam agenda konsolidasi nasional tersebut.
Menurutnya, penguatan SDM aparatur merupakan fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan agenda nasional Asta Cita ke dalam kebijakan yang relevan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Murung Raya.
“Kami menyambut baik arahan Kepala BKN. SDM aparatur yang berkualitas menjadi kunci pendorong kemajuan daerah,” kata Heriyus.
Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya, Patusiadi, yang ikut mendampingi bupati, menambahkan bahwa Rakornas mengangkat tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita.” Tema ini dirancang untuk memperkuat arah kebijakan manajemen ASN dalam mendukung delapan agenda besar pembangunan nasional.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyelaraskan langkah daerah dengan agenda prioritas nasional, khususnya pada aspek pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur.(Tim)
