POSE KALTENG, Gunung Mas – Bupati Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Jaya Samaya Monong, menegaskan sebagai seorang pemimpin atau bupati haruslah berani dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan demi kesejahteraan masyarakatnya.
Hal itu disampaikannya Jaya S.Monong saat kegiatan Musrembang Kabupaten Gunung Mas, Kamis, 12 Maret 2026 M / 22 Ramadhan 1447 H.
“Kalau sudah berani menjadi bupati, harus berani. Ngga usah menjadi pemimpin kalau ngga berani,” tegasnya kepada tamu undangan.
Baca Juga
Dalam akun Medsos Facebooknya @Jaya S Monong, Video berdurasi 17. 17 menit tersebut bertuliskan “Kami Minta Kepastian dan Keadilan”.
Hal tersebut melihat suatu kondisi dan keadaan saat ini di Kabupaten Gunung Mas, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Terkait maraknya penertiban tambang emas rakyat yang selama ini diandalkan masyarakat berusaha dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.
Menurut Jaya S.Monong, pemerintah melalui kementerian terkait hanya bisa menertibkan kegiatan-kegiatan usaha masyarakat tersebut.
“Masyarakat semua dilarang bekerja dan semua dikatakan ilegal. Tapi pemerintah tidak memberikan legalitasnya”, tegasnya.
“Ini legalitasnya, ini izinnya tidak sulit. Jangan hanya sibuk melarang saja. Nah ini untuk rakyat minta lamanya selesai,” tambah Bupati Gumas.
Jaya Monong, juga sebagai ketua DPW Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Tengah inipun, mempertanyakan proses perizinan WPR hingga kini belum ada kejelasannya.
“Ada apa sih, sulit sekali ngaturnya. Masyarakat juga meminta kepastian menginginkan bagaimana penerbitan izin pertambangan rakyat,” ucapnya.
“Kasihan masyarakat saat ini bekerja tidak tenang. Aturannya jelas, buatlah aturannya. DPR kan ada,” pungkas Bupati. (Tim)
