POSE KALTENG, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo bersama hadiri Rapat Koordinasi (RAKOR) Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid. Acara yang digelar di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 11 Desember 2025 tersebut berlangsung harmonis dan penuh kesan.
Menteri ATR/BPN Republik Indonesia (RI), Nusron Wahid menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada 13 penerima sertipikat dengan total 18 sertipikat yang diberikan di antaranya kepada Gubernur Kalteng Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng untuk Sekolah Khusus, Walikota Palangka Raya Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Sekolah Rakyat, dan Bupati Kapuas Sertipikat Hak Pakai atas nama Kabupaten Kapuas untuk Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Pembuang Hulu I Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Koperasi Merah Putih Pembuang Hulu I untuk Koperasi Merah Putih, Bupati Pulang Pisau Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk Mal Pelayanan Publik, Bupati Seruyan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan sebanyak 2 sertipikat untuk Sekolah Dasar dan Pos, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Markas Komando Brimob.
Baca Juga
Kemudian Ketua Perguruan Islam Darul Ulum Pangkalan Lima Sertipikat Hak Wakaf atas nama Perguruan Islam Darul Ulum Pangkalan Lima sebanyak 2 sertipikat, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukamara Sertipikat Hak Wakaf atas nama Persyarikatan Muhammadiyah untuk rencana kompleks sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan keagamaan, Wakil Sekretaris Wilayah PWNU Sertipikat Hak Wakaf atas nama Nahdlatul Ulama untuk Klinik Pratama.
Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga sertipikat kepada Pengurus Gereja Kalimantan Evangelis Resort Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Seripikat Hak Milik atas nama Gereja Kalimantan Evangelis sebanyak 2 sertipikat, Ketua Yayasan Ma’arif Nahdlatul Ulama Kalteng Sertipikat Hak Milik atas nama Yayasan Ma’arif Nahdlatul Ulama Kalteng sebanyak 3 sertifikat untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Plt. Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalteng Sertipikat atas nama Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah.
H.Agustiar Sabran, Gubernur Kalteng dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Nusron Wahid dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang ini.
Rakor Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang ini diharapkan mampu menjadi ruang kepada Kepala Daerah se – Kalimantan Tengah untuk dapat berkonsultasi langsung dengan Menteri sehingga segala permasalahan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terselesaikan dengan cepat, baik dan tepat.
Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas terbesar se indonesia memiliki potensi pengelolaan lahan yang besar untuk dimanfaatkan ke berbagai sektor diantaranya seperti pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan, pemukiman, dan lain-lain.
Meskipun masih ada sejumlah tantangan mulai dari alih fungsi lahan, konflik atau sengketa tanah, tumpang tindih, dampak perubahan iklim, hingga seperti diketahui sekitar 77 persen wilayah Kalimantan Tengah masih berupa kawasan hutan.
“Oleh karena itu lah, Tata Ruang Wilayah perlu mendapat perhatian serius karena masih banyak desa atau lahan masyarakat berada dalam kawasan hutan sehingga sulit untuk mendaftarkan tanah atau membangun wilayah tersebut”, tutur Gubernur.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran juga memohon dukungan Menteri ATR/BPN agar proses revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dapat segara diselesaikan dengan cepat.
Dalam laporan Gubernur, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah banyak yang sudah memasuki proses revisi untuk menyesuaikan kondisi sekarang dan arah pembangunan kedepan dan mendorong penyusunan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), selain itu juga Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar alih fungsi lahan pertanian dapat terkendali.
“Tentu ini merupakan harapan yang sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden, khususnya cita ke-2, yakni “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”, ucapnya.
Diakhir acara rakor, Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran memberikan cinderamata kepada Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid sebagai wujud apresiasi, penghargaan dan ucapan terimakasih mewakili masyarakat Kalteng. (Tim)
