POSE KALTENG, Palangka Raya – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H.Edy Pratowo menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalteng terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran (T.A.) 2026 dalam Rapat Paripurna (Rapur) Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Jumat, 11 September 2026.
Wakil Gubernur Kalteng, H.Edy Pratowo, saat membacakan pidato resmi Gubernur, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk memprioritaskan efisiensi anggaran, pemerataan akses layanan dasar, serta mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menjawab masukan dari Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, melalui Wagub Edy Pratowo, menegaskan bahwa aksesibilitas wilayah terpencil menjadi fokus perhatian utama. Pemprov Kalteng mengarahkan kebijakan afirmatif melalui pemerataan tenaga kesehatan, insentif khusus Nakes di pelosok, penguatan sistem rujukan, hingga pemanfaatan layanan telemedisin. Begitu juga pada sektor pendidikan, Pemprov Kalteng memastikan keberlanjutan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang mencakup bantuan biaya sekolah hingga bantuan biaya kuliah (Satu Keluarga Satu Sarjana).
Baca Juga
Merespons perhatian Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat terkait bencana musim kemarau, Wagub Edy Pratowo memaparkan langkah konkret antisipasi dampak Karhutla. Selain pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 3 miliar ke BPBPK pada Tahap Siaga Bencana, dukungan alokasi DBH-DR di sektor kehutanan dan lingkungan hidup terus diperkuat. Selain itu, untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat selama krisis Karhutla, Pemprov Kalteng menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersubsidi di 14 Kabupaten/Kota serta melaksanakan optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan pemantauan harga harian pasar.
Terkait kebijakan fiskal daerah yang menjadi perhatian seluruh Fraksi, Pemprov Kalteng menempuh efisiensi ketat pada kegiatan nonprioritas, seperti biaya perjalanan dinas dan belanja administrasi. Begitu juga dengan defisit anggaran yang dipicu oleh penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan DAK Infrastruktur dari Pusat, berhasil ditekan hingga berkurang sebesar Rp 225 miliar melalui penyesuaian SiLPA sebesar Rp 216 miliar dan optimasi penerimaan PAD. “Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kalteng,” terangnya.
Gubernur Agustiar Sabran, melalui Wagub Edy Pratowo, mengapresiasi seluruh masukan dan catatan kritis dari 7 Fraksi DPRD Provinsi Kalteng, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PAN, serta Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat, sebagai bahan acuan untuk memastikan Perubahan APBD 2026 dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Turut hadir dapat Rapur hari ini, antara lain Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Kalteng, unsur Forkopimda Kalteng, serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng. (Tim)
