POSE KALTENG, Jakarta – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H.Edy Pratowo menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) strategis bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Lantai I, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Wagub Kalteng, H.Edy Pratowo hadir didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, Joni Harta beserta rombongan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung kebijakan strategis nasional terkait penataan aset negara.
Baca Juga
Bukan hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang diundangn, melainkan ada beberapa provinsi yang juga pada saat yang sama hadir, diantaranya provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulewesi Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. nampak juga mengikuti kegiatan RDP tersebut diantaranya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pada pertemuan ini menjadi sangat penting karena membahas transformasi tata kelola aset TNI sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan nasional. Rapat ini berfokus pada legalitas dan pemanfaatan aset strategis di wilayah Kalimantan tengah, tutur Wagub Kalteng kepada POSE Kalteng.
“Agenda utama pertemuan ini membahas langkah-langkah transformatif dalam pengelolaan aset TNI. Fokus diskusi meliputi penguatan legitimasi hukum atas lahan, upaya penyelesaian sengketa pertanahan (resolusi konflik), hingga strategi optimalisasi aset agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengganggu stabilitas pertahanan nasional” terang Wagub Kalteng, H.Edy Pratowo.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panja Aset TNI Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto tersebut mengusung tema : “Legitimasi Lahan dan Revitalisasi Pangkalan: Transformasi Tata Kelola Aset TNI guna Mengatasi Entrapment (Penyanderaan aset), Resolusi Konflik, dan Optimalisasi Nilai Ekonomi Pertahanan.”
Dalam paparannya, Wagub Kalteng, H.Edy Pratowo menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam meningkatkan transformasi tata kelola aset TNI yang lebih modern, aman, dan bernilai ekonomis tanpa mengabaikan fungsi pertahanan.
“Hal ini berkaitan erat dengan aspek teknis tata ruang, status kawasan, serta dampak lingkungan yang menjadi pertimbangan utama dalam proses revitalisasi pangkalan maupun sertifikasi lahan aset negara di wilayah Kalimantan Tengah”, tambah Wagub.
Wagub berharap terhadap Legitimasi Lahan dapat dilakukannya dengan penyelesaian sengketa, sertifikasi dan penguatan legalitas aset tanah TNI yang lebih efektif. Kemudian dalam hal revitalisasi pangkalan dimungkinkan adanya peningkatan dengan perbaikan dan modernisasi sarana pangkalan yang lebih efektif dan efesien kedepannya. Selanjutnya harapan besar terhadap penyelesaian Konflik dengan melakukan langkah-langkah strategis yang tegas namun humanis dalam menangani sengketa aset di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk diwilayah Kalteng, beberapa poin krusial telah menjadi sorotan dan fokus penataan aset TNI dan telah disampaikan dalam Rapat dengan Komisi I DPR RI, oleh karenanya Kalteng sangat mendorong adanya langkah terintegrasi dan terukur serta strategis dalam peningkatan pertahanan keamanan negara, pengadaan lahan strategis baru untuk fasilitas ketahanan dan keamanan, hingga zona pertahanan agar dapat menjaga ruang gerak yang efektif, pungkas Wagub Kalteng, H.Edy Pratowo. (Tim)
Harapan dan Tindak Lanjut
Melalui RDP ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, institusi TNI, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang solid diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas aset-aset yang ada, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang selaras dengan kepentingan pertahanan nasional.
Seluruh materi dan poin strategis dalam rapat tersebut telah diunggah melalui aplikasi Simfoni milik DPR RI untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
