POSE KALTENG, Palangka Raya – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan Anggota Komisi II DPR RI, H. Iwan Kurniawan, SH., M.Si pada Rabu, 4 November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan mengenai kinerja Ombudsman RI Perwaklan Kalimantan Tengah pada pengawasan pelayanan publik di Kalimantan Tengah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan Dr. R. Biroum Bernardianto, M.Si bersama insan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pengawasan pelayanan publik yang berkelanjutan. “Pengawasan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar. Ombudsman hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan bebas dari maladministrasi,” terang Biroum.
Di sisi lain juga didiskusikan berkaitan dengan kondisi pelayanan publik, literasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan Ombudsman RI serta strategi menghadapi tantangan dan kendala dalam rangka meningatkan kinerja pengawasan pelayanan publik. Beberapa Insan Ombudsman RI Kalimantan Tengah juga memberikan masukan-masukan berarti kepada dalam rangka memberikan gambaran dan aspirasi masyarakat terkait layanan publik di Kalimantan Tengah.
Baca Juga
Pada kesempatan tersebut, H. Iwan Kurniawan, SH., M.Si menyampaikan apresiasi atas kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah selama ini dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Beliau juga menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Saya mengapresiasi kinerja Ombudsman Kalimantan Tengah selama ini. Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan, ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami,” ujar H. Iwan Kurniawan.
Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI Sebagai Mitra Kerja
Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI merupakan mitra kerja dalam penyelenggaraan negara. Komisi II DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur negara. Sementara Ombudsman RI memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.
Sebagai mitra kerja, kedua lembaga memiliki ruang kolaborasi yang luas dalam berbagai kegiatan. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk saling bertukar informasi dan pandangan mengenai kondisi pelayanan publik di daerah, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, kunjungan kerja, reses, serta kegiatan pengawasan lainnya.
Melalui peran masing-masing, Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan pengawasan dari lapangan, laporan masyarakat, serta gambaran kondisi pelayanan publik di daerah. Informasi tersebut menjadi bahan yang bermanfaat bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Sebaliknya, Komisi II DPR RI melalui berbagai kegiatan kedewanan juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan keberadaan Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.
Pentingnya Kolaborasi dalam Berbagai Kegiatan
Dalam berbagai kegiatan, kolaborasi antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI dinilai penting untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Program Nasional (SosProgNas), kegiatan sosialisasi pelayanan publik, serta kegiatan kunjungan ke daerah.
Melalui kehadiran bersama dalam berbagai kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-haknya dalam pelayanan publik, standar pelayanan yang seharusnya diterima, serta mekanisme penyampaian pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.
“Harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik sangat tinggi. Oleh karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat, dan masyarakat juga perlu semakin mengenal Ombudsman sebagai tempat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik,” tambah Biroum.
Selain itu, pemanfaatan kemajuan teknologi juga menjadi bagian penting dalam peningkatan pelayanan publik. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, memperoleh informasi pelayanan, serta memantau tindak lanjut laporan yang disampaikan. (Tim)
